 Kepala BPK RI, Prof.Dr. H. Anwar Nasution didampingi Rector Uncen DR. Berth Kambuaya, MBA usai memberikan kuliah umum di Uncen, Rabu (9/7). Frida/Papua Pos Sebelumnya, pada kuliah umum yang dihadiri Rektor Uncen, Prof. Berth Kambuaya, dan pejabat Pemprov dan pejabat Kota/Kabupaten, serta ratusan mahasiswa Uncen dan mahasiswa Perguruan Tinggi lain, ia menyampaikan materi Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Kuliah umum yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, diselingi dengan tanya jawab dan usul dari peserta kuliah umum. Ia mengatakan, banyak kelemahan di Indonesia untuk masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan negara atau daerah. Diantaranya, akuntansi yang amburadul. Soalnya, sering dalam suatu instansi ditempatkan akuntan yang bukan merupakan seorang akuntan pada bidangnya. Kemudian, tidak ada sistem perbendaharaan tunggal, soalnya, uang disimpan di berbagai tempat. “Kelemahan lain, tenaga administrasi keuangan pada unit pemerintah dari pusat hingga ke daerah tidak ada,” ujarnya. Dilanjutkan, hanya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, BPK tidak boleh memeriksa lembaga pajak karena menurut UU, itu melanggar HAM, dan yang terakhir, belum ada kuality kontrol. **
|
