|
 JUMPA PERS : Ketua Koordinator Lintas Pemuda Kabupaten Jayapura (kiri) saat memberikan keterangan pers di SSC, Minggu (23/11) kemarin.
Melalui Hans Monim, koordinatornya, mengatakan tudingan koordinator KAMPAK Dorus Wakum salah alamat, justrus dibawah pimpinan Habel M Suwae Kabupaten Jayapura mengalami perubahan secara signifikan.
“Kami menduga KAMPAK tidak memiliki data yang kuat, karena kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura telah merakyat,”tegasnya ketika memberikan keterangan pers di Sentani, Minggu (23/11) kemarin. Sebagai apresiasi positip, Hans Monim, mengatakan kebijakan bupati Jayapura diakui telah membuahkan berbagai penghargaan dan prestasi sampai di tingkat nasional, selain terobosan kebijakan yang dibuat di era Otsus. Bentuk nyata kebijakan bupati antara lain program P5 yaitu menyekolahkan siswa belajar ke luar negeri bagi putra Papua asli Kabupaten Jayapura, belum lagi dana Bos yang ditupang dengan APBD, juga bantuan kendaraan bus buat pelajar di Kabupaten Jayapura. Hal itu jelas bahwa kebijakan Pemerintah kabupaten Jayapura sangat berpihak kepada masyarakat. Jadi menurutnya, Ketua KAMPAK jangan jangan asal bersuara, tapi harus memiliki data yang lengkap hasil investigasi. Disamping itu kata Hans, di Provinsi Papua, selain rumah sakit Freeport untuk orang Komoro, Amukme dan sekitarnya, rumah sakit pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangakan untuk tudingan pembagunan rumah sehat Hans Monim persilakan ketua KAMPAK mengunjungi Kabupaten Jayapura melihat sendiri perumahan yang dibagun diatas Danau, serta perkampungan lain yang ada di kabupaten Jayapura. Menyoal dana APBD sebesar Rp. 7 Milliar untuk proyek kakao yang diduga digunakan Bupati untuk kampanye Pilkada, merupakan pembunuhan karakter pribadi seorang bupati. “Kami minta Pak Bupati segera memproses hukum,”kata Hans Monim Selanjutnya Hans menerangkan, pernyatan atau statesmen Ketua KAMPAK pada kutipan terakhir (baca edisi 22/11), bukanlah sikap seorang anak adat yang tahu adat, tetapi perbutan preman yang mengancam untuk mendapatkan keuntungan. “Secara struktur adat tidak semua orang punya hak bicara di atas para-para adat jadi sobat Wakum jangan namakan masyarakat adat,” pungkasnya. Sementara itu, Tokoh Adat Lewi Suebu menerangkan, kota Sentani dan sekitarnya setelah dipimpin Bupati Habel, telah banyak mengalami kemajuan. Bahkan sebagian orang yang datang dari luar merasa nyaman tinggal di Kota Sentani, sehingga masyarakat Sentani telah sepakat mendukung Habel M Suwae untuk memimpin kabupaten Jayapura ketiga kalinya.“Kami sudah sepakat mempertahankannya untuk tiga periode,” ujarnya.(nabas)
|
