|
JAYAPURA (PAPOS) -Komunikasi yang dibangun Papua Corruption Watch (PCW) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, ternyata membuahkan hasil. Dimana, PCW sebagai lembaga yang menangani masalah korupsi di Papua, telah mengantongi dua nama pejabat tinggi yang akan berurusan dengan KPK.
Hal itu ditegaskan Ketua Papua Corruption Watch (PCW), Rivai Darus kepada wartawan disela-sela dialog publik Qua Vadis pemberantasan korupsi di Papua, di Hotel Matoa Jayapura, Rabu (18/3) kemarin. Menurutnya, dua nama pejabat tinggi Papua itu ialah seorang kepala daerah (Bupati-red) di Provinsi Papua, dan satunya lagi pejabat di Papua Barat. “Selama ini PCW sudah membangun komunikasi dengan pusat dan hal-hal yang tidak diseriusi Polda dan Kejaksaan akan ditangani pusat, siapa yang ditangkap kita sudah membaca mulai sekarang,” ujar Rivai. Ketika ditanyakan siapa-siapa saja pejabat dan dari daerah mana yang telah dikantongi PCW itu, Rivai enggan membocorkan namanya dengan alasan tidak ingin mendahului KPK yang berwenang melakukan penangkapan. Namun yang pasti, Rivai menegaskan bahwa sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan, kedua nama tersebut akan dilakukan penangkapan diluar Papua. “Jadi, Juli nanti sudah ada pejabat di Papua yang ditangkap KPK karena penyalahgunaan anggaran mulai dari tahun 2006 hingga sekarang. Namun kita tidak mau mengdahalui, jika informasi sudah dimiliki, biar publik yang menilainya,” terangnya. Dikatakan, dari hasil investigasi PCW untuk Provinsi Papua, jumlah korupsi yang ditemukan hampir senilai satu triliun lebih yang digunakan para pejabat/koruptor di Papua dan hal ini tidak hubungan dengan Polda dan Kejaksaan di Papua, yang hanya simbolis menangani kasus A, B dan C namun tidak serius. “KPK yang akan menangkap para koruptor di Papua, jadi tidak ada hubungan dengan Polda dan Kejaksaan yang hanya simbolis menangani kasus A, B dan C tapi tidak ada keseriusan,” tegas rivai.(islami)
|
