|
Jayapura [PAPOS] - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengusulkan adanya dana untuk carter (sewa pakai) pesawat, dalam anggaran perjalanan dewan.
Ketua komisi C yang membidangi anggaran dan perencanaan pembangunan pada DPRP, Carolus Bolly, kepada wartawan di Jayapura, Selasa, menjelaskan, usulan tersebut disampaikan mengingat topografi Papua yang sulit untuk dijangkau.
"Ada beberapa daerah di Pegunungan Papua yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat berbadan kecil, tetapi tidak ada jadwal penerbangan regular kesana," katanya.
Kondisi topografi Papua, terutama di bagian pedalaman hanya bisa dijangkau dengan pesawat berbadan kecil, yang memang harus dicarter baru mau kesana.
Ia menyontohkan dalam masa reses dewan, ada sebagian angota yang harus mengunjungi daerah di Pegunungan Papua, misalnya kabupaten Puncak Jaya, yang tidak ada jadwal penerbangan regular kesana.
"Dewan diberi uang saku reses Rp15 juta, untuk pergi ke Puncak Jaya atau Yalimo, yang tidak ada penerbangan regular. Mana bisa kita sampai kesana," katanya.
Carolus Bolly menambahkan, sebagai ketua komisi yang menangani masalah anggaran, dirinya juga telah memberitahukan dan mengundang semua ketua komisi di DPRP, untuk duduk bersama membahas anggaran dewan.
"Memang masalah anggaran itu tugas komisi C, tetapi saya sudah mengundang semua ketua komisi lain dan kita sudah duduk bersama dalam menentukan perubahan anggaran dewan. Supaya semuanya merasa ikut berperan, jangan sampai ada kesan hanya kami di komisi C yang memutuskan, meski itu juga merupakan kewenangan kami," tuturnya.
Meski demikian, lanjut Carolus Bolly, kalaupun nantinya dana carter pesawat itu akan disetujui dalam perubahan anggaran dewan, dana itu tidak bisa dipakai oleh semua anggota dewan.
Hanya mereka yang akan melakukan kunjungan kerja di daerah yang memang tidak ada jadwal penerbangan regular saja yang bisa memakainya, dan benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Makanya kami juga mengalokasikan dana terbatas di anggaran carter pesawat itu," katanya.
Carolus Bolly juga mengatakan kalau usulan adanya anggaran carter pesawat bagi anggota DPRP itu, telah dikonsultasikan dengan pihak eksekutif.
"Kami empat orang tim telah menemui Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua, untuk mengonsultasikan hal ini. Jadi disetujui atau tidak itu juga belum pasti, kita hanya mengusulkan saja," kata Carolus Bolly. [ant/agi]
|
