JAYAPURA(PAPOS) — Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (19/8/2026).
Sarles mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan program penanganan stunting sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan mitra lainnya.
“Hari ini kami bertemu Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk review kembali tentang bagaimana kita melakukan percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Papua,” kata Sarles.
Menurut dia, Gubernur MDF memiliki perhatian besar terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Sarles juga menekankan pentingnya penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, data yang berbeda dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan intervensi yang tepat.
“Kalau di Papua seperti hari ini mengalami penurunan, harus kita laporkan bersama-sama. Kalau ada kenaikan, kita perlu koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan sehingga datanya bisa kita padukan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah daerah masih menjadi perhatian, di antaranya Mamberamo Raya dan Sarmi. Sementara Kota Jayapura disebut telah berada di kisaran 12 persen berdasarkan perkembangan data yang disampaikan.
Untuk mempercepat penanganan, BKKBN juga mendorong penguatan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan melibatkan perusahaan, perbankan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sarles menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sesaat. Intervensi harus berlangsung secara berkelanjutan dan menyasar keluarga berisiko stunting berdasarkan data by name, by address.
“Kalau kita gerak satu kali, stunting ini tidak bisa. Harus secara kontinu,” katanya.
Ia berharap delapan kabupaten di Provinsi Papua bersama seluruh mitra dapat bergerak secara serentak. Dengan demikian, perubahan angka stunting, baik penurunan, kenaikan maupun kondisi stagnan, dapat dipantau secara lebih akurat.
Saat ini, Papua masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28 persen. Sarles berharap penguatan koordinasi dan intervensi lintas sektor dapat mendorong angka tersebut terus menurun. (***)
